Boros dan Hebatnya Pemerintahan Jokowi!! Terpaksa Anggaran Ratusan Triliun Wajib Dipangkas

Ternyata, selama ini Pemerintahan Jokowi boros dalam penggunaan anggaran negara. Salah satu indikasi pemborosan itu adalah perjalanan dinas. Pemerintah pun diminta melakukan penghematan dengan cara memangkas anggaran hingga seratus triliun rupiah lebih. Kondisi itulah yang diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, anak buah Jokowi.
Saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini (30/8/2016), Sri Mulyani yang belum genap satu bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, telah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya pun mencapai Rp133,8 triliun.
Menurutnya, selama ini pemerintah cenderung boros dalam menggunakan anggaran. Untuk itu, pemangkasan anggaran harus tetap dilakukan. “Kalau ditanya apakah selama ini kita boros? Nampaknya iya. Seperti perjalanan dinas dan lain-lain.Itulah yang kita potong,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, dia akan mengecek bila ada proyek infrastruktur kementerian yang berhenti. Karena memang pemangkasan anggaran infrastruktur tidak dilakukan. Selain optimalisasi penerimaan, penggunaan anggaran juga akan dimaksimalkan dan tepat sasaran, seperti penggunaan anggaran pendidikan yang diwajibkan 20% dari total belanja.
“Sampai saat ini kalau saya baca berita, misal masih ada sekolah yang tidak ada jendela, lantainya atau bahkan tidak ada atapnya. Itu membuat saya bertanya berapa banyak kita mengalokasikan dari anggaran pendidikan, itu betul-betul pemikiran kita semua,” kata Sri Mulyani.
Pangkas Tunjangan Guru?
Secara total pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah adalah Rp 133 triliun. Dari jumlah itu, bagian daerah yang dipangkas adalah Rp 68,8 triliun. Pemerintah akan menahan pengucuran Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 20,9 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 19,4 triliun. Kemudian dana transfer khusus Rp 29,7 triliun, meliputi dana alokasi fisik sebesar Rp 6,02 triliun dan non fisik sebesar Rp 23,7 triliun.
Adapun pemangkasan tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,4 triliun disebabkan berkurangnya jumlah guru yang bersertifikasi. Namun, kata Sri Mulyani memastikan, anggaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru tidak akan dipangkas.
“Kami tidak memotong gaji, jadi ada yang mengatakan saya tidak bisa membayar gaji pegawai saya itu tidak benar. Termasuk guru ada yang mengatakan kami tidak membayar gaji guru itu tidak benar,” tegas Sri Mulyani saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam (30/8/2016).
Guru-guru yang tidak mendapatkan kelas yang berjumlah 26 ribu guru sehingga tidak mendapatkan tunjangan. Pada triwulan II, penyaluran tunjangan yang dihentikan sebesar Rp 790 miliar untuk 49 daerah dan pada triwulan III terdapat penghentian penyaluran sebesar Rp9‚35 triliun untuk 289 daerah. Sedangkan pada triwulan IV sebesar Rp13,2 triliun untuk 472 daerah. 
Sumber : https://www.islampos.com

1 Response to "Boros dan Hebatnya Pemerintahan Jokowi!! Terpaksa Anggaran Ratusan Triliun Wajib Dipangkas"