Pemerintah Indonesia Harus Minta Klarifikasi atas Penolakan UAS


Penolakan yang terjadi pada Sabtu (23/12) sore pada salah seorang Ulama atau Ustadz asal Indosesia bernama Abdul Somad atau dikenal UAS ketika baru mendarat di Bandara Hong Kong ini tentunya mencoreng bahkan membuat daftar panjang perlakuan buruk atau diintrogasi dan tekanan yang dilakukan oleh sekelompok atau segerombolan orang terhadap Ulama. Bahkan juga terjadi di luar negeri.

Sesampainya Ustadz Abdul Somad di bandara langsung dihadang oleh sejumlah orang tak berseragam dan menginterogasinya, sungguh ini sangat tidak boleh terjadi. Setelah diinterogasi, UAS atau Ustadz Abdul Somad lalu diantar orang-orang tersebut ke pesawat yang sama untuk kembali ke Indonesia tanpa alasan yang jelas. Kejadian tersebut ia ceritakan melalui akun Facebooknya.

Penolakan terhadap UAS harus diklarifikasi oleh pemerintahan Hongkong, disini Pemerintahan Indonesia punya wewenang untuk minta klarifikasi kepada Pemerintahan setempat kejadian penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad - UAS.

Kuasa hukum Ustadz Abdul Somad, Kapitra Ampera mengatakan Ustadz Abdul Somad segera melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kementerian Luar Negeri atas insiden tersebut sehingga bisa mengetahui duduk persoalannya. Pemerintahan harus menjamin keselamatan dan kenyamanan warganya dimanapun, dalam hal ini melalui Kedubesnya.

Ujar Kapitra dalam rilisnya "Ini penting kami lakukan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Hong Kong itu adalah atas permintaan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Hongkong" 

Protes keras juga akan dilakukan kepada pemerintah Indonesia dan Hongkong terkait kejadian ini karena Ustadz Abdul Somad merupakan ulama yang sangat disegani dan dinilai sebagai ustadz atau ulama yang dikagumi masyarakat Indonesia. Kasus ini juga akan dilaporkan ke DPR, agar dapat menegur pemerintah agar serius melindungi hak hak warganya yang melakukan kunjungan ke luar negeri.

Kapitra meminta kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas. "Apakah ada order dari orang-orang tertentu yang memberikan laporan fitnah kepada imigrasi Hong Kong sehingga Ustaz Abdul Somad ditolak imigrasi memasuki wilayah Hong Kong," kata Kapitra. Penolakan ini sangat terencana dan tentu sudah mendapatkan informasi dari pihak tertentu sebelumnya. Haruskah ini terjadi lagi pada Ulama lainnya untuk yang selanjutnya? Pemerintah Indonesia harus minta klarifikasi dan jawaban yang adil pemerintahan Hongkong mengenai kasus penolakan Ustadz Abdul Somad. Semoga ini yang terakhir. [ii1]

0 Response to "Pemerintah Indonesia Harus Minta Klarifikasi atas Penolakan UAS"

Posting Komentar